Rp150 Miliar dan Jalan yang Menunggu Ditepati Janjinya.
channelnusantara.id/-LAMPUNG UTARA – Di ruang rapat DPRD Lampung Utara, angka Rp150 miliar terdengar berat. Bukan karena besarnya, tapi karena di dalamnya ada harapan warga yang sudah lama tertahan di jalan berlubang. Senin (18/5/2026)
Kabupaten tertua di Lampung ini sedang menimbang sebuah keputusan, meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur untuk membangun. Membangun jalan. Membangun akses. Membangun kembali kepercayaan bahwa negara hadir sampai ke pelosok desa.
Di luar sana, ada petani yang setiap pagi mendorong motornya melewati kubangan. Ada pedagang kecil yang urung masuk kampung karena takut truknya terperosok. Ada anak sekolah yang sepatunya basah kuyup bukan karena hujan, tapi karena genangan yang tak pernah surut.
Polemik ini membuat R. Aldo Davinsi, S.H., memilih bersuara. Ia mantan aktivis mahasiswa, kini menimba ilmu di Magister Hukum Universitas Nasional Jakarta. Suaranya bukan penolakan, melainkan pengingat yang mengalun pelan tapi menusuk.
“Pinjaman daerah itu sah, asal sesuai aturan,” katanya. “Tapi ingat, keberhasilan bukan ditentukan saat tanda tangan. Ia diuji setelah uangnya mengalir ke lapangan.”
Bagi Aldo, infrastruktur bukan proyek mercusuar. Ia adalah urat nadi. Tanpa jalan yang baik, hasil panen tak sampai pasar. Tanpa akses yang lancar, ekonomi desa hanya berputar di tempat.
Ia merangkainya seperti tiga pilar yang saling menopang, keamanan, kepastian hukum, infrastruktur. Hilang satu, yang lain goyah.
“APH sudah menjaga stabilitas dan hukum. Kini giliran pemerintah daerah menjawab kerinduan warga, kapan jalan kami diperbaiki?” ujarnya pelan, tapi tegas.
Aldo memahami keraguan DPRD. Kemiskinan masih nyata. Pendidikan masih perlu dibenahi. Maka pinjaman ini tak boleh jadi utang buta. Ia harus berpulang dalam bentuk jalan yang mulus, sekolah yang layak, dan desa yang hidup.
Tiga kata yang ia titipkan, hati-hati, transparan, akuntabel.
Kaji kemampuan fiskal dengan jujur. Pilih kontraktor bukan karena kedekatan, tapi karena rekam jejak. Buka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi. Karena ketika warga dilibatkan, pengawasan bukan lagi beban-ia menjadi milik bersama.
“Partisipasi publik itu bukan formalitas. Ia adalah penjaga agar pembangunan tidak menyimpang,” katanya.
Yang paling dikhawatirkan Aldo bukan proyek yang gagal. Tapi harapan warga yang retak karena dikhianati janji.
“Pembangunan yang gagal bukan hanya soal teknis. Ia melukai hati masyarakat Lampung Utara,” ucapnya.
Karena itu, matangkan perencanaan. Jaga pelaksanaan. Perkuat pengawasan.
Hari ini Lampung Utara berdiri di persimpangan. Rp150 miliar bisa menjadi jalan yang menghubungkan desa dengan pasar, anak dengan sekolahnya, harapan dengan kenyataan. Tapi ia juga bisa menjadi beban panjang, jika pengawasan longgar dan akuntabilitas hanya tinggal slogan.
Pilihannya ada di tangan mereka yang kini memegang pena kebijakan, agar suatu hari nanti, ketika motor melintas tanpa terguncang, warga bisa berkata.
“Akhirnya, janji itu ditepati.” pungkasnya.
Darwis/red
